Banyak Kejanggalan, Hakim Dilaporkan Partai SRI ke KY

Gedung Komisi Yudisial (ari saputra/detikcom)

Jakarta – Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) melaporkan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta ke Komisi Yudisial (KY). Partai yang tidak masuk bursa Pemilu 2014 itu melaporkan berbagai kejanggalan persidangan.

“Kita menyerahkan berkas pengaduan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik oleh hakim PTUN, berkaitan dengan beberapa cara hakim dalam memimpin sidang saat kami melakukan banding ke PTUN Jakarta pada 19 Februari 2013 yang lalu,” ujar Ketua Umum Partai SRI, Damianus Taufan kepada wartawan di gedung KY, Jalan Kramat Raya Jakpus, Kamis (4/4/2013).

Damianus yang siang ini datang didampingi kuasa hukum Horas Naiborhu tersebut juga mengatakan bahwa pelanggaran yang terjadi akibat tidak berjalannya hukum acara dalam proses persidangan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

“Dalam persidangan tersebut banyak sekali kejanggalan yang terjadi. Misalnya dalam proses persidangan, pengadilan menerima KPUD sebagai saksi untuk KPU Pusat. Padahal orang tidak bisa menjadi saksi untuk dirinya sendiri, KPUD tidak bisa jadi saksi untuk KPU,” katanya.

Selain itu KPU yang harusnya diwakili oleh ketua tidak hadir, tapi diwakili oleh komisionernya, yaitu Ida Budhiati yang ternyata juga tidak membawa surat kuasa dalam bentuk tertulis pada saat sidang.

“Sehingga kami menganggap hal ini melanggar kode etik dan hukum acara persidangan sebagaimana diatur oleh pasal 87 dan 88 UU No 5/1986 tentang PTUN. Kode etik dan perilaku hakim, ini juga dilanggar dan merupakan pelanggaran berat,” jelas kuasa hukum SRI, Horas Naiborhu.

Siang ini mereka juga mempersiapkan beberapa bukti berupa rekaman pada saat persidangan, daftar saksi serta bentuk pelanggaran yang terjadi.

“Yang diserahkan adalah rekaman persidangan tanggal 19 Februari 2013 dalam bentuk CD yang isinya mencakup rekaman peristiwa persidangan yang dianggap telah melanggar tata cara persidangan. Selain itu ada daftar saksi dan bentuk pelanggaran yang terjadi,” pungkasnya.

Kasus ini bermula saat Partai SRI mengajukan gugatan banding terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tidak diloloskannya partai tersebut dalam proses verifikasi parpol pada pemilu 2014. Kasus tersebut akhirnya dibawa ke PTUN.

Pihak SRI menganggap telah terjadi pelanggaran oleh majelis hakim terkait banyaknya kejanggalan selama proses persidangan, sehingga mereka melaporkan hal tersebut ke KY.

(asp/asp)

http://news.detik.com

Categories: Peristiwa | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: